Oleh : Putra Jaya
Abstrak
Hukum pada hakikatnya dibangun di atas dua dimensi utama, yakni das sollen sebagai hukum yang seharusnya berlaku dan das sein sebagai hukum yang nyata terjadi dalam praktik sosial. Dalam konteks Indonesia, jarak antara norma dan kenyataan masih menjadi persoalan mendasar yang memengaruhi kualitas penegakan hukum. Artikel ini membahas pentingnya pemahaman konsep das sollen dan das sein bagi penegak hukum, praktisi hukum, serta mahasiswa hukum sebagai bekal akademik maupun profesional. Dengan pendekatan normatif dan sosiologis, tulisan ini menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai teks, tetapi juga harus hadir secara adil dalam kehidupan masyarakat.
Pendahuluan
Hukum sering dipandang sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Namun dalam praktiknya, hukum tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Di satu sisi terdapat norma yang ideal dan mengikat, sementara di sisi lain terdapat kenyataan bahwa hukum kerap dipengaruhi oleh kekuasaan, ekonomi, budaya, dan kepentingan tertentu. Dalam teori hukum, kondisi ini dikenal melalui dua istilah penting, yaitu das sollen dan das sein.
Das sollen, yang berarti “apa yang seharusnya”, merujuk pada hukum sebagai norma ideal, sementara das sein, yang berarti “apa yang terjadi”, merujuk pada hukum yang nyata berlaku di lapangan. Perbedaan kedua konsep ini menjadi sangat relevan dalam membaca dinamika penegakan hukum di Indonesia. Bagi aparat penegak hukum, praktisi, maupun mahasiswa hukum, memahami hubungan keduanya penting agar hukum tidak berhenti sebagai teori, tetapi mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Das Sollen: Hukum sebagai Cita‑Cita Normatif
Das sollen merupakan konsep normatif yang menunjuk pada hukum sebagai cita‑cita dan aturan ideal. Ia terdapat dalam konstitusi, undang‑undang, peraturan pemerintah, yurisprudensi, serta asas‑asas hukum yang menjadi dasar setiap sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, das sollen terwujud dalam norma‑norma seperti:
– Semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum.
– Peradilan harus dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.
– Tersangka berhak atas praduga tak bersalah.
– Korupsi harus diberantas tanpa pandang bulu.
Dalam dimensi ini, das sollen menjadi pedoman moral dan yuridis bagi penyelenggaraan negara hukum. Ia menjadi rujukan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan aparatur negara telah sesuai dengan nilai keadilan dan kepastian hukum.
Namun, idealitas das sollen tidak serta‑merta menjamin terwujudnya hukum dalam realitas. Di sinilah peran penting teori hukum yang meneguhkan bahwa norma tidak hanya hidup dalam teks, tetapi juga harus diwujudkan melalui proses sosial dan politik yang dinamis.
Das Sein: Hukum dalam Realitas Empiris
Sebaliknya, das sein adalah kenyataan empiris di lapangan, yakni bagaimana hukum benar‑benar dijalankan oleh aparat, lembaga, dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, das sein sering kali menyisakan kesenjangan dengan das sollen, misalnya:
– Masih ada perlakuan berbeda antara rakyat kecil dan orang berpengaruh.
– Proses peradilan berjalan lama dan mahal.
– Tersangka dihakimi lebih dahulu oleh opini publik.
– Kasus besar lambat diproses, sementara kasus kecil cepat ditindak.
Kondisi ini menunjukkan bahwa realitas hukum sering kali tidak sejalan dengan norma ideal. Fenomena tersebut diperkuat oleh berbagai studi tentang faktor‑faktor yang memengaruhi penegakan hukum, seperti rendahnya budaya hukum, praktik kolusi dan korupsi, serta lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.
Dalam sudut pandang sosiologis, das sein menggambarkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang vakum, melainkan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, relasi sosial, dan dinamika politik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap das sein menjadi penting untuk membaca sejauh mana norma dapat diinternalisasi dalam prilaku warga dan institusi negara.
Kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein
Perbedaan antara das sollen dan das sein muncul karena beberapa faktor utama:
– Faktor integritas aparatur => Penyalahgunaan wewenang, suap, dan konflik kepentingan menjadi penyebab utama hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
– Faktor struktur hukum => Lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pengawas) menyebabkan proses hukum tidak efektif.
– Faktor budaya hukum => Rendahnya kesadaran hukum masyarakat memengaruhi efektivitas penegakan hukum, termasuk kecenderungan menghindari proses hukum formal.
– Faktor politik dan kekuasaan => Intervensi kepentingan politik kerap membuat penegakan hukum kehilangan independensi, sehingga norma ideal menjadi terdistorsi.
Kesenjangan ini, dalam perspektif ilmu hukum normatif maupun sosiologis, menunjukkan bahwa hukum bukan hanya soal tekstual, tetapi juga soal implementasi dan komitmen institusional.
Relevansi bagi Penegak Hukum
Bagi polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pengawas, memahami das sollen dan das sein berarti menyadari bahwa tugas penegakan hukum bukan sekadar menjalankan prosedur, tetapi menutup jurang antara aturan dan kenyataan. Penegak hukum dituntut untuk:
– Menjunjung integritas dan independensi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
– Menempatkan keadilan di atas tekanan kekuasaan dan kepentingan politik.
– Menafsirkan hukum secara progresif demi kepentingan masyarakat, sebagaimana dipromosikan dalam paradigma hukum progresif.
– Memberikan pelayanan hukum yang setara kepada semua pihak, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
Dalam perspektif konstitusional, aparatur penegak hukum adalah penjaga konstitusi yang bertanggung jawab memastikan bahwa norma dalam UUD 1945 tidak hanya tertulis, tetapi juga hidup dalam praktik (living law).
Relevansi bagi Praktisi Hukum
Bagi advokat, konsultan hukum, notaris, mediator, dan profesi lainnya, konsep ini penting agar hukum tidak hanya dijadikan alat transaksi, tetapi instrumen perlindungan hak. Praktisi hukum dituntut:
– Berpegang pada kode etik profesi dan menjaga integritas pribadi.
– Tidak menyalahgunakan celah hukum untuk kepentingan pihak tertentu.
– Menjadi penjaga kepastian hukum dan keadilan kontraktual dalam hubungan antarpihak.
– Memberikan edukasi hukum kepada klien secara jujur dan komprehensif.
Dalam konteks profesionalisme hukum, praktisi tidak hanya menjadi penjual jasa, tetapi juga agen sosial yang turut memperkuat budaya hukum dan menjembatani klien dengan realitas proses hukum yang kerap rumit dan tidak ideal.
Relevansi bagi Mahasiswa Hukum
Mahasiswa hukum adalah calon pemimpin masa depan dalam dunia hukum. Pemahaman terhadap das sollen dan das sein akan membentuk cara berpikir kritis dan realistis. Mahasiswa perlu:
– Menguasai teori hukum secara mendalam, termasuk teori normatif dan sosiologis.
– Peka terhadap persoalan sosial dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.
– Aktif dalam riset, diskusi hukum, dan klinik hukum sebagai ruang praktik langsung.
– Menjaga idealisme sejak bangku kuliah, namun tetap realistis dalam menghadapi realitas penegakan hukum.
Dalam jangka panjang, mahasiswa hukum yang memiliki kesadaran kritis‑normatif akan menjadi basis penting bagi transformasi sistem hukum Indonesia menuju negara hukum yang benar‑benar berkeadilan.
Menjembatani Das Sollen dan Das Sein di Indonesia
Agar hukum ideal dapat terwujud dalam praktik, diperlukan langkah‑langkah strategis sebagai berikut:
– Reformasi birokrasi penegak hukum secara konsisten => Melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur.
– Pendidikan etika profesi sejak dini => Mulai dari pendidikan hukum sampai pelatihan fungsional bagi penegak dan praktisi hukum.
– Transparansi proses hukum berbasis teknologi => Memanfaatkan elektronik filing, e‑court, dan sistem informasi publik untuk memperluas akses dan pengawasan.
– Pengawasan publik dan media yang sehat => Memperkuat peran masyarakat sipil, pers, dan lembaga anti‑korupsi dalam mengawasi penegakan hukum.
– Pembaruan regulasi sesuai kebutuhan masyarakat => Menyelaraskan peraturan perundang‑undangan dengan dinamika sosial dan ekonomi.
– Perlindungan terhadap aparat yang independen => Memberikan kepastian perlindungan hukum dan insentif bagi aparatur yang berintegritas.
Dalam perspektif reformasi hukum di Indonesia, langkah‑langkah tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan teknis, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Penutup
Das sollen dan das sein adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu hukum. Das sollen memberikan arah ideal, sedangkan das sein menunjukkan realitas yang harus diperbaiki. Tantangan hukum di Indonesia terletak pada besarnya jarak antara keduanya, yang tercermin dari lemahnya keadilan substantif, keterlambatan proses, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Bagi penegak hukum, praktisi hukum, dan mahasiswa, memahami konsep ini bukan sekadar kajian akademik, melainkan panggilan moral untuk mewujudkan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat. Negara hukum hanya akan bermakna jika hukum tidak berhenti di atas kertas, tetapi hidup dalam tindakan nyata dan menjadi instrumen pemenuhan hak serta penghormatan terhadap martabat setiap warga negara.
Daftar Pustaka
– Hans Kelsen, Pure Theory of Law.
– Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif.
– Soerjono Soekanto, Faktor‑Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
– Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.
Penulis Adalah Mahasiswa Hukum Pidana Pada Universitas Pamulang
