TANGERANG, (JN) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, telah gagal mengelola sampah yang selama ini menjadi masalah krusial. Demikian dikatakan Haris Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Tangerang.
Ia mengaku tidak puas dengan kinerja yang dilakukan Pemkab Tangerang dalam menanggulangi persoalan sampah. Menurutnya, Pemkab tidak memliki grand design dan program yang jelas untuk mengelola sampah di wilayahnya.
“Sampai saat ini, saya melihat program-program yang diluncurkan Pemkab Tangerang, untuk mengelola sampah tidak ada
yang berhasil,” kata Haris Mansyur, Minggu (26/2/2023).
Ia menyebutkan, masih banyaknya tumpukan sampah di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Tangerang, menimbulkan persoalan yang menghantui masyarakat sekitar.
Penumpukan sampah tersebut terjadi, salah satunya disebabkan oleh keterbatasan jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.
“Dengan jumlah armada sebanyak 213 unit, dalam per hari, DLHK Kabupaten Tangerang, hanya mampu mengangkut sampah sekitar 1.200 M/ton. Sedangkan, kuota sampah di Kabupaten Tangerang dalam per hari mencapai ribu ton, ” terang Haris.
Kemudian, lanjut Haris, persoalan lain yang dihadapi Pemkab Tangerang, yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah yang tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh DLHK untuk mengelola sampah di daerah tersebut.
“Retribusi dari sektor persampahan hanya menyumbang sekitar Rp. 4,2 Miliar per tahun. Menurut hitungan kami, dalam satu rit pengangkutan sampah mereka hanya menyetor Rp. 210.000, dan jelas itu tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan DLHK, ” tandasnya.
Haris berpendapat, Pemkab Tangerang sebaiknya segera membuat peraturan yang mengatur pengelolaan sampah secara jelas dan komprehensif.
“Guna mengoptimalkan PAD dari sektor retribusi sampah, pemkab bisa melibatkan Ketua RT dan RW dalam pemungutan retribusi, ” pungkasnya.
