Disnaker Kabupaten Tangerang Buka Posko Pengaduan THR

  • Bagikan

TANGERANG, (JN) Pemkab Tangerang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) melalui website resmi dan kantor setempat di desa Sentul, Kecamatan Balaraja.

“Sama seperti tahun sebelumnya, kita akan ada posko pengaduan THR, baik melalui Website, Aplikasi, atau pos di Disnaker,” kata Kepala Disnakertrans Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono, Selasa (12/4/2020).

Menurutnya, posko THR ini ditujukan untuk menampung aspirasi pekerja/karyawan atau pun perusahaan dalam melayani konsultasi, informasi serta pengaduan terkait teknis pembayaran tunjangan kepada pekerja.

“Nanti posko ini difungsikan untuk konsultasi bagi para karyawan dan perusahaan. Kemudian, kita beri layanan melalui dalam jaringan (daring). Tetapi bisa juga langsung ke kantor,” katanya.

Menurut dia, dalam surat pemberitahuan dari Pemerintah Provinsi Banten disebutkan pemberian THR karyawan dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Namun, dalam hal itu terdapat juga pengecualian bagi perusahaan yang terdampak COVID-19.

Selain itu, dalam skema pembayaran THR oleh perusahaan harus dilakukan secara penuh kecuali bagi perusahaan yang keberatan karena kondisi keuangannya. Selain itu proses pembayaran tunjangan hari raya tersebut juga dapat dilakukan secara bertahap dengan catatan ada kesepakatan bersama pekerja.

“Untuk besaran THR tahun 2022 ini itu dilihat dari masa kerja. Seperti jika pekerja selama 12 bulan secara terus menerus diberikan nilai sama dengan gaji satu bulan kerja, tetapi kalau bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan harus diberikan nilai secara profesional kerja,” ujarnya.

Ia pun meminta, kepada segenap perusahaan dapat mentaati kebijakan pembayaran THR sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI agar tidak ada pekerja/buruh merasa dirugikan.

“Tentunya kalau perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah akan ada sanksi,” tuturnya.

Dengan demikian, pemerintah daerah saat ini akan membantu mencari solusi dengan membuka dialog antara perusahaan dan pekerja melalui posko pengaduan untuk mencari titik kesepakatan pembayaran THR.

“Makanya kita buka posko pengaduan ini untuk bisa membuka konsultasi bagi perusahaan dan pekerja,” kata dia.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *