Bikin Ruwet, Warga Curhat ke Anggota Dewan Minta PPDB Sistem Zonasi Dihapus

  • Bagikan

TANGERANG, (JN) – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) di Kabupaten Tangerang banyak dikeluhkan oleh masyarakat khususnya pada sistem zonasi. Masyarakat menilai sistem ini mempersulit para orang tua untuk meneruskan pendidikan anaknya ke jenjang SMP dan SMA/SMK.

Keluhan tersebut disampaikan warga Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Deden Umardani saat menggelar Reses, Rabu (5/7/2023).

“Tolong bantu kami pak Dewan, sistem zonasi ini menyulitkan para siswa untuk bersekolah. Sebaiknya sistem zonasi ini dihapus saja karena bikin ruwet,” kata Ketua RT 09 Desa Serdang Kulon Kecamatan Panongan Udi Supratman.

Menanggapi hal tersebut, Deden Umardani mengatakan, polemik PPDB sistem zonasi memang selalu menjadi pembahasan setiap dia Reses.

Diakui legislator PDI Perjuangan ini, PPDB sistem zonasi memang belum sempurna. Hal itu disebabkan karena fasilitas pendidikan di Kabupaten Tangerang belum memadai, terutama soal daya tampung sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah siswa pendaftar.

“Sebetulnya PPDB sistem zonasi ini sudah ideal apabila fasilitas pendidikanya memadai. Polemik PPDB ini terjadi karena jumlah sekolah negeri yang ada tidak berbanding lurus dengan jumlah siswa yang mendaftar, ” ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Deden, PPDB sistem zonasi ini mengingatkan pemerintah bahwa di Kabupaten Tangerang ini masih kekurangan sekolah.

Oleh karena itu, pihaknya tengah gencar mendesak Pemkab Tangerang untuk membangun sekolah-sekolah baru secara bertahap.

“Kami sudah mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan percepatan pembangunan fasilitas pendidikan, ” tandasnya.

Selain keluhan terkait PPDB, banyak aspirasi lain yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut, mulai dari persolan kesehatan, infrastruktur, sarana air bersih dan lain-lain.

Dalam reses tersebut Deden juga mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan putra-putrinya agar tidak terlibat akai tauran pelajar.

“Jangan sampai anak-anak kita menjadi pelaku atau korban tauran yang saat marak terjadi di Kabupaten Tangerang, ” pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *