Banyak Pelanggaran Pilkada, Mahasiswa Sentil Kinerja Bawaslu

  • Bagikan
Oplus_131072

TANGERANG, (JN) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kabupaten Tangerang, menyentil kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat. Mereka menilai Bawaslu Kabupaten Tangerang tidak bekerja secara maksimal mengawasi tahapan Pilkada.

Ketua GMNI Kabupaten Tangerang Endang Kurnia, belum ada tindakan konkrit yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tangerang. Padahal, dugaan pelanggaran sudah banyak terjadi pada pelaksanaan tahapan Pilkada.

“Seperti contohnya dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak KPU dalam acara Seremonial Coklit, yang melibatkan salah satu bakal calon bupati Tangerang. Jauh sebelum itu, KPU juga melakukan kesalahan ketika acara pelantikan PPK, seorang anggota PPK non muslim harus membawa rohaniawan atau pendeta sendiri,” kata Endang Kurnia, Sabtu (29/6/2024).

Endang mengaku heran dengan sikap Bawaslu yang terkesan abai dalam pengawasan. Sebagai mata elang demokrasi seharusnya Bawaslu dapat mencegah maupun menindak setiap pelanggaran pada pelaksanaan tahapan Pilkada.

Aktivis GMNI juga mempertanyakan apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Tangerang hingga saat ini. Yang terlihat baru hanya menggelar apel siaga dan berkoar-koar akan mengawasi ketat tahapan Pilkada serentak.

“Anehnya lagi, Bawaslu kan katanya melakukan pengawasan melekat selama tahapan Coklit tapi ada dugaan pelanggaran mereka diam saja,” cetus Endang.

Menurut dia, pihak Bawaslu Kabupaten Tangerang gagap dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu terbukti hari ini saja saja sedang melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024. Padahal tahapan Pemilu sudah selesai dan tahapan Pilkada sudah berjalan.

“Lebih parahnya lagi, peserta yang hadir dalam rapat ini mayoritas para Panwaslu kecamatan dan desa/kelurahan baru. Lalu apa yang mereka evaluasi sedangkan peserta yang hadir saja kebanyakan tidak terlibat dalam tahapan Pemilu,” tegasnya.

Masih kata Endang, selama ini Bawaslu Kabupaten Tangerang beserta jajaranya hanya rajin melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek). Namun, tidak berperan aktif melaksanakan tugas pengawasan.

“Kami melihat dalam pelaksanan tahapan Pilkada ini seolah tidak ada Bawaslu,” tandasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *