TANGERANG – Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tangerang hanya mencapai 67 persen atau 1.590.657 pemilih dari 2.369.021 yang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Dari jumlah tersebut suara sah tercatat sebanyak 1.528.186, sementara sebanyak 62.472 suara dinyatakan tidak sah.
“Tingkat partisipasinya pemilih pada Pilkada Serentak 2024 menurun dibanding Pilpres, Pileg dan Pilkada 2018 lalu,” kata Ketua KPU Kabi Tangerang Muhamad Umar.
Umar mengaku belum tahu apa faktor penyebab minimnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024. Kendati demikian, kata Umar, pihaknya telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan angka partisipasi pemilih salahsatunya melakukan sosialisasi secara masif.
“Kami sudah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pada seluruh masyarakat baik tingkat KPU, PPK, bahkan di tingkat PPS kita sudah melakukan sosialisasi. Belum lagi, detik terakhir ada woro-woro, PPS pada 274 desa,” ujar Umar.
Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Memed Chumaidy menyebutkan, Pilkada Serentak 2024 menyisakan banyak problem, salah satunya adalah partisipasi politik yang rendah.
Menurut Memed, ada beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Tangerang sangat rendah, diantaranya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sirkulasi kepemimpinan politik di aras lokal.
“Anggaran besar belum tentu linear dengan hasil partisipasi. Hal ini menjadi bukti hampir di seluruh daerah memiliki masalah soal pelibatan publik di pilkada,” kata Memed.
Lebih jauh, Pria berkacamata ini mengungkapkan, KPU memiliki komitmen dalam menjalankan 3 sukses KPU, yakni sukses administrasi, sukses penyelenggaraan dan sukses partisipasi.
“Oke lah, administrasi dan penyelenggaraan dianggap sukses tapi soal partisipasi masih menjadi sorotan,” ujarnya.
Memed berpendapat, ada beberapa alasan utama sorotan publik tentang partisipasi. Pertama, minimnya sosialisasi yang berdampak : sosialisasi yang langsung mengena ke hati dan pikiran publik. Sosialisasi bukan sekedar ceramah tapi juga ada strategi-strategi yang dapat meningkatkan partisipasi menjadi tinggi
Kedua, edukasi politik : edukasi tidak satu arah, edukasi harus dari berbagai aspek, selain dari KPU, kerjasama sosialisasi juga dilakukan dengan stakeholder dan elemen masyarakat lainnya seperti kampus, sekolah dan pesantren, juga ke lumbung-lumbung informasi rakyat seperti kelurahan dan RT/RW. Serta melalui media baik media mainstream dan media sosial.
Ketiga, pendekatan pada segmentasi pemilih: KPU dan jajarannya harus menyisir pada semua kelompok pemilih. Dengan melalui influencer-influencer dari berbagai kalangan.
Keempat, Reward atau insentif non materiil: penting bagi pemilih jika di iming-imingi reward yang terpenting reward tersebut tidak menyalahi aturan perundang-undangan.
“Dan terakhir kelima, Memilih figur-figur penyelenggara yang kompeten dan memiliki komitmen tinggi. Rekrutmen penyelenggara pemilu itu pun jadi faktor penentu, karena dibutuhkan penyelenggara yang punya komitmen terhadap pentingnya kepemiluan serentak ini,” pungkasnya.
Terpisah, salah satu tokoh aktivis Kabupaten Tangerang, Saepul menilai tingkat partisipasi pemilih yang hanya mencapai 67 persen dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Tangerang merupakan salah satu bukti kegagalan Komisioner KPU Kabupaten Tangerang beserta jajarannya dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Pria yang akrab disapa Bung Ipung itu mengatakan, partisipasi pemilih yang hanya mencapai 67 persen tersebut tidak sebanding dengan besar nya anggaran dana hibah Pilkada Serentak 2024 yang digelontorkan oleh Pemkab Tangerang kepada KPU Kabupaten Tangerang, yakni sebesar Rp. 78 Miliar.
“Oleh sebab itu, saya minta agar anggaran Pilkada Serentak 2024 KPU Kabupaten Tangerang segera diaudit,” tegas Bung Ipung.
Menurut dia, rendah nya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Tangerang 2024, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Tangerang beserta jajaran.
“Sosialisasi KPU Kabupaten Tangerang tidak sampai ke semua lapisan masyarakat Kabu Tangerang,” tandas Bung Ipung yang juga pengurus Persatuan Alumni (PA) GMNI Kabupaten Tangerang.
