TANGERANG – Unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di depan Kantor Bupati Tangerang diwarnai kericuhan. Massa yang berjumlah puluhan orang itu sempat memaksa masuk ke dalam kantor bupati hingga terlibat baku hantam dengan polisi dan Satpol PP.
Awalnya, aksi demonstrasi berlangsung secara tenang. Satu per satu perwakilan demonstran berorasi. Mereka mengkritik kepemimpinan Pj Bupati Andy Ony Prihartono.
Mereka menilai ada sejumlah persoalan yang tidak terselesaikan selama Andy Ony menjabat bupati. Khusunya persoalan agraria.
Setelah melakukan orasi selama berjam-jam, massa meminta agar Pj Bupati Andy Ony agar agar keluar menemui mereka. Namun permintaan itu rupanya tak kunjung terwujud.
Sekitar pukul 17.15 WIB, massa merangsek berusaha menerobos barikade aparat kepolisian dan Satpol PP hingga terjadi aksi baku hantam. Bahkan, aparat keamanan dan mahasiswa terlibat aksi saling pukul dan saling tendang.
“Kami berjam-jam disini tapi tidak ada satupun pejabat yang turun menemui kami, untuk itu kami ingin masuk ketemu pak Pj bupati, kalau tidak kami akan tetap memaksa masuk,” teriak salah satu pendemo.
Satu orang mahasiswa laki-laki rubuh setelah baku hantam dengan pasukan kepolisian dan Satpol PP di gerbang pintu kantor bupati Tangerang. Mahasiswa yang rubuh digotong teman-temannya dan dimasukkan ke dalam mobil kemudian dibawa untuk mendapat pengobatan.
Tensi dari mahasiswa sedikit mereda. Sekitar pukul 18.30 WIB para mahasiswa membubarkan diri.
Ketua GMNI Kabupaten Tangerang Endang Kurniawan mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut digelar sebagai refleksi Hari Tani yang jatuh pada 27 September.
“Kami disini dari jam 1 siang, namun tidak ada satupun pejabat yang mau menemui dan mendengar keresahan kami. Ini menandakan bahwa Pj Andy Oni seorang pejabat pengecut,” ujarnya.
Ia menyayangkan tindakan kekerasan oknum kepolisian dan Satpol PP yang mengakibatkan seorang mahasiswa rubuh. GMNI mengancam akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan gelombang massa lebih banyak untuk menuntut Pj Bupati Tangerang mundur dari jabatan nya.
“Selain di kantor bupati, nanti kami juga akan menggelar aksi ke Mapolresta Tangerang menuntut Kapolres dan Kasatpol PP mundur dari jabatan nya. Kami juga akan melaporkan aksi kekerasan oknum kepolisian dan Satpol PP ke Polda Banten, “pungkasnya.
10 tuntutan aksi mahasiswa :
1. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk berpihak kepada rakyat, bukan kepada korporasi dibalik pembangunan PIK 2.
2. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk memastikan ketersediaan akses jalan masuk ke dalam kawasan PIK 2 bagi warga yang tinggal berdekatan dengan PSN tersebut.
3. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk memastikan pembebasan lahan dengan prinsip ganti untung bagi rakyat, serta mengusut oknum yang diduga memainkan NJOP di bawah rata-rata untuk pengadaan lahan PIK 2 yang merugikan rakyat pemilik tanah.
4. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk mengkonsolidasikan dengan BPN, Kepolisian dan instansi lain terkait guna memberantas mafia tanah di Kabupaten Tangerang secara terbuka dan dapat disaksikan oleh publik.
5. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk mengevaluasi Balai Penyuluh Pertanian.
6. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk memastikan terpenuhinya hak asasi petani seperti perlindungan dan pemberdayaan.
7. Mendesak DPRD Kabupaten Tangerang untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait agar segera melakukan tindakan terhadap Irigasi di Kabupaten Tangerang yang tidak berfungsi baik karena force majeur, kebutuhan normalisasi dan membuat alternatif sementara untuk memenuhi kebutuhan air dari petani.
8. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk melindungi sawah produktif dan LP2B serta hutan mangrove dari keganasan para kapitalis untuk tidak dialih fungsi.
9. Menuntut Pj Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang untuk mempermudah perizinan dan menjamin harga komoditas yang stabil dan menguntungkan bagi nelayan.
10. Mendesak DPRD Kabupaten Tangerang untuk memastikan ketersediaan informasi publik sebagai salah satu sarana pendukung untuk pembangunan sumber daya manusia dan kebutuhan hak asasi secara berkelanjutan. Apabila dalam jangka waktu tertentu Dasa Tuntutan ini tidak direalisasikan bahkan tidak dipertimbangkan, maka kami akan melakukan aksi dengan gelombang massa yang jauh lebih besar serta menuntut Pj Bupati untuk mundur dari jabatannya.
