TANGERANG, (JN) — Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tangerang mencanangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Rentenir. Langkah ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang terjerat praktik pinjaman ilegal sekaligus mencegah semakin meluasnya praktik rentenir.
Pembentukan satgas tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, tokoh penggerak ekonomi syariah Banten, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang.
Ketua Umum MES Kabupaten Tangerang, Mohamad Mahrusillah, mengatakan praktik rentenir kini telah merambah hingga pelosok desa. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan gerakan bersama yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Dari Kosambi sampai Solear, masalahnya mirip. Warga kepepet lalu tergiur jalan pintas hingga utangnya membengkak ratusan persen,” kata Mahrusillah.
Ia menjelaskan, Satgas Anti-Rentenir akan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Di antaranya ulama, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, wartawan, hingga mahasiswa.
Menurut Mahrusillah, kolaborasi lintas elemen diperlukan untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan kepada masyarakat.
“Kalau mereka punya sindikat hitam, kita lawan dengan sindikasi putih. Ada ulama, pemerintah, ormas, wartawan, sampai mahasiswa untuk mengedukasi, menerima aduan, dan mendampingi warga,” ujarnya.
Tokoh penggerak ekonomi syariah Banten, KH Embay Mulya Syarief, menyambut positif pembentukan satgas tersebut. Ia menilai praktik pinjaman ilegal bukan hanya persoalan utang-piutang.
Menurutnya, praktik tersebut telah berdampak terhadap ketenangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kasihan warga kita yang jadi korban penipuan berkedok pinjaman sampai hidupnya nggak tenang,” kata KH Embay Mulya Syarief di Pendopo Bupati Tangerang, Jumat (11/9/2026).
Ia berharap Satgas Anti-Rentenir mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Terutama warga yang selama ini kesulitan memperoleh akses pembiayaan yang aman dan resmi.
“Makanya, Satgas Anti-Rentenir ini harus benar-benar hadir dan terasa manfaatnya buat seluruh warga Tangerang,” tegasnya.
Pemkab Siapkan Alternatif Pembiayaan
Dukungan terhadap gerakan tersebut juga datang dari Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pemkab menyiapkan sejumlah lembaga pembiayaan resmi sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan pemerintah menghadirkan UPDB, PT LKM, dan BPR untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah kepada masyarakat.
“Saya hadirkan UPDB, PT LKM dan BPR. Bantu masyarakat kita yang mau pinjam, persyaratan mudah dan ringan bunganya supaya masyarakat tidak ke rentenir,” kata Maesyal.
Menurutnya, pemberantasan praktik rentenir tidak cukup hanya dengan memberikan edukasi. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memiliki akses pembiayaan yang mudah, legal, dan terjangkau.
Namun, Maesyal mengingatkan masyarakat tetap harus memenuhi kewajiban setelah memperoleh pembiayaan.
“Kita hadir untuk memberikan solusi. Kalau diberikan kemudahan untuk pinjam, jangan lupa kewajibannya. Manfaatkan lembaga yang resmi dan jangan sampai ke rentenir,” ujarnya.
PWI Siap Kawal Edukasi Publik
Dukungan juga diberikan PWI Kabupaten Tangerang. Ketua PWI Kabupaten Tangerang terpilih, Hendra Wijaya, mengapresiasi langkah MES dan Pemkab Tangerang dalam membangun gerakan bersama melawan praktik rentenir.
Menurut Hendra, kehadiran Satgas Anti-Rentenir menjadi langkah penting di tengah masih adanya masyarakat yang terjerat pinjaman ilegal.
“Kehadiran Satgas Anti-Rentenir menjadi angin segar bagi masyarakat, mengingat maraknya warga yang terjerat perangkap utang ilegal di wilayah Tangerang,” kata Hendra.
Ia menegaskan PWI Kabupaten Tangerang siap mengambil bagian dalam gerakan tersebut. Peran wartawan, kata Hendra, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu meningkatkan literasi masyarakat.
“PWI Kabupaten Tangerang akan mengawal gerakan ini, mulai dari menyosialisasikan bahaya rentenir hingga menyebarluaskan program-program edukasi,” tandasnya.
Pembentukan Satgas Anti-Rentenir diharapkan menjadi wadah kolaborasi berbagai elemen. Selain menerima pengaduan masyarakat, satgas diharapkan mampu memberikan edukasi serta menghubungkan warga dengan lembaga pembiayaan resmi.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya membangun ekosistem pembiayaan yang lebih sehat. Masyarakat diharapkan tidak lagi menjadikan rentenir sebagai pilihan ketika menghadapi kebutuhan ekonomi mendesak.
