TANGERANG, (JN) – Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan pengurangan timbulan sampah hingga 20 persen melalui penguatan pengelolaan dari hulu, mulai dari penertiban titik pembuangan liar, pengembangan bank sampah, hingga revitalisasi fasilitas pengolahan berbasis masyarakat. Strategi tersebut akan diperkuat dengan peta jalan (road map) pengelolaan sampah lintas sektor yang ditargetkan rampung pada 2027.
Target itu disiapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang sebagai upaya mendorong penanganan sampah yang lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Langkah tersebut mengemuka dalam pembahasan bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang terkait optimalisasi pengelolaan persampahan.
Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Erwin Mawardi, mengatakan terdapat tiga langkah prioritas yang disepakati untuk memperkuat penanganan sampah di lapangan. Pertama, membangun prototype halte sampah di sejumlah titik yang selama ini kerap menjadi lokasi pembuangan sampah liar di tepi jalan.
Kedua, memperluas jaringan bank sampah berbasis lingkungan melalui penambahan bank sampah unit di tingkat masyarakat serta pembentukan bank sampah regional atau kecamatan. Ketiga, merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang saat ini tidak beroperasi.
“Tiga hal yang kita sepakati untuk optimalisasi pengelolaan persampahan, membangun prototype halte sampah pada lokasi-lokasi masyarakat yang biasa membuang sampah di tepi jalan, memperbanyak bank sampah unit di lingkungan warga dan membangun bank sampah di tingkat regional atau kecamatan, serta rehabilitasi dan reaktivasi TPS 3R yang saat ini belum berjalan,” ujar Erwin, Kamis (19/11/2026).
Selain penguatan fasilitas dan kelembagaan, Bappeda juga mendorong penataan ulang anggaran yang telah tersedia agar lebih terarah pada program penanganan sampah yang memiliki dampak langsung. Pendekatan tersebut dilakukan melalui refocusing anggaran, bukan semata-mata menambah alokasi belanja baru.
“Justru kemarin itu kita diminta me-refocusing kembali anggaran yang ada supaya lebih tepat sasaran dan efektif menanggulangi sampah,” jelasnya.
Di sisi perencanaan, Bappeda tengah menyiapkan road map pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan berbagai sektor. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama agar penanganan persampahan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terkoordinasi dari hulu hingga hilir.
“Kita diminta untuk mempersiapkan peta jalan, penanganan sampah yang terintegrasi lintas sektoral sehingga tidak jalan masing-masing. 2027 ini Insya Allah road map tersebut sudah siap,” kata Erwin.
Erwin memperkirakan, penerapan ketiga langkah prioritas tersebut berpotensi menekan timbulan sampah sebesar 15 hingga 20 persen. Sementara sampah yang masih tersisa setelah upaya pengurangan di tingkat hulu akan diarahkan untuk ditangani melalui fasilitas pengolahan akhir, termasuk skema Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
“Lumayan, bila terobosan ini dijalankan prediksi kita bisa 15–20 persen mereduksi timbulan sampah. Selebihnya bisa diolah langsung di TPA melalui program PSEL dari Danantara,” pungkasnya.
Dengan strategi pengurangan dari hulu dan pengolahan di hilir, Pemkab Tangerang berharap penanganan sampah tidak lagi bertumpu pada pola kumpul, angkut, dan buang, tetapi berkembang menjadi sistem pengelolaan yang lebih terukur, melibatkan masyarakat, serta mampu mengurangi beban tempat pemrosesan akhir.













