TIGARAKSA, (JN) – DPRD Kabupaten Tangerang mulai mengintensifkan upaya penanganan banjir menahun yang melanda sejumlah wilayah, khususnya Sukamulya dan Balaraja, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari dinas terkait, Balai Besar Wilayah Sungai, DTRB, Bina Marga, hingga enam pengembang perumahan.
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Thonthowi Jauhari, mengatakan rapat dengar pendapat (RDP) tersebut digelar sebagai respons atas keluhan masyarakat sekaligus mendorong adanya langkah nyata dalam penanganan banjir.
“Ini RDP untuk merespons banjir yang sudah menahun di wilayah Sukamulya dan Balaraja. Kita ingin ada progres. Dari rapat tadi masing-masing pihak sudah mengetahui tugas dan fungsinya,” ujar Thonthowi, Kamis (16/4/2026).
Dalam forum tersebut, para pengembang perumahan menyatakan kesiapan untuk berkontribusi, termasuk melalui normalisasi sungai. Namun, langkah tersebut masih terkendala aspek administratif yang berkaitan dengan BBWS.
Menurut Thonthowi, kondisi ini bukan hal baru. Ia mencontohkan praktik serupa di Bekasi, di mana pengembang dapat melakukan normalisasi sungai dengan arahan dari BBWS.
“Developer ingin ikut berbuat sesuatu untuk sungai kita dan siap melakukan normalisasi. Tinggal BBWS memberikan arahan teknis yang harus ditempuh,” jelasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti lemahnya komunikasi antara pengembang dan BBWS yang selama ini dinilai kurang responsif. DPRD berkomitmen mengambil peran sebagai jembatan komunikasi agar koordinasi lebih efektif dan solusi dapat segera direalisasikan.
“Dengan DPRD menjembatani, mudah-mudahan komunikasi bisa lebih lancar dan ada solusi konkret untuk sungai-sungai kita,” katanya.
Tak hanya itu, persoalan tata ruang turut menjadi perhatian. DPRD menilai perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap pembangunan perumahan, khususnya yang berada di sekitar sempadan sungai. Meski izin telah diterbitkan, pelaksanaan rekomendasi pengendalian banjir dinilai harus dipastikan berjalan.
“Kita berharap tata ruang lebih proaktif menertibkan perumahan agar rekomendasi pengendalian banjir benar-benar dijalankan oleh developer,” ujarnya.
Ke depan, DPRD juga mengingatkan agar tidak lagi diterbitkan izin pembangunan di kawasan yang berpotensi banjir guna mencegah persoalan serupa berulang.
Sebagai solusi tambahan, muncul gagasan pembangunan embung seluas empat hektare yang direncanakan berasal dari kontribusi lahan para pengembang. Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, embung tersebut juga berpotensi dimanfaatkan untuk sektor pertanian.
“Ini ide yang baik dan perlu diapresiasi. Embung bisa menjadi solusi banjir sekaligus mendukung kebutuhan pertanian,” ungkapnya.
Meski demikian, rencana tersebut masih dalam tahap awal dan belum ditentukan lokasi pastinya. DPRD menegaskan bahwa penentuan lokasi harus melalui kajian komprehensif agar manfaatnya optimal.
“Lokasinya belum ditentukan. Harus melalui kajian mendalam supaya benar-benar bermanfaat,” pungkasnya.
