TANGERANG, – Mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangeran menyoroti ketimpangan ekonomi di Kabupaten Tangerang yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar, namun tingkat kemiskinannya masih tinggi. Hal tersebut disampaikan Mahasiswa dalam Rapat Dengar Pendapat ((RDP) bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (10/6/2025).
“Besarnya APBD Kabupaten Tangerang tidak sebanding dengan tingginya angka kemiskinan. APBD Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 mencapai Rp8 triliun lebih, namun berdasarkan data yang kami miliki, angka kemiskinan justru meningkat,” kata Jahwa salahseorang mahasiswi dalam RDP tersebut.
Jahwa, yang merupakan mahasiswa UNIS dari jurusan Informasi Publik itu mempertanyakan transparansi alokasi anggaran. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, masyarakat harus dapat mengakses dan mengetahui penggunaan APBD agar dapat menilai efektivitas dan ketepatan sasaran dari program-program pemerintah.
“Bagaimana mungkin Kabupaten Tangerang yang dikenal sebagai kota seribu industri, dan termasuk tiga besar kota industri nasional, justru memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Tentunya, ini menjadi pertanyaan serius mengenai apakah APBD telah digunakan dengan tepat sasaran,” ujar Jahwa.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, H. Muhamad Amud, membenarkan bahwa APBD Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 mencapai lebih dari Rp8 triliun. Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Soal masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, kami di DPRD terus mendorong pemerintah daerah agar menjalankan program-program yang berpihak pada masyarakat,” jelas Amud.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga telah membuka balai latihan kerja (BLK) sebagai salah satu upaya mengatasi pengangguran. Para peserta pelatihan nantinya akan disalurkan ke berbagai industri yang ada di Kabupaten Tangerang.
Terkait data kemiskinan dan pengangguran yang disampaikan mahasiswa, Amud menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang.
“Kami akan melakukan pengecekan ulang melalui dinas terkait untuk memastikan validitas data tersebut,” tambahnya.
Amud mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran daerah agar benar-benar digunakan untuk kepentingan.
